Diduga Tender Proyek Sarat Kecurangan

Diduga Tender Proyek Sarat Kecurangan

ASAHAN - Puluhan mahasiswa dan masyarakat Asahan yang tergabung dalam Generasi Muda Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan (GM PPMA) dan Komunitas Pemuda Asahan (KOMPAS) melakukan aksi unjuk rasa dibeberapa lokasi, diantaranya Dinas PERKIM, Dinas PUPR, Kantor UKPBJ dan kantor Bupati Asahan pada hari Selasa, (07/09/2021) dengan membawa spanduk yang bertuliskan, "Kabupaten Asahan Darurat Korupsi" #savekpkri. "UKPBJ-Asahan Sarang Koruptor". "Bupati Asahan Diduga Dalang Mafia Proyek".

Dalam orasinya yang disampaikan oleh Muhammad Syafi'i selaku korlap aksi dari Generasi Muda Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan (GM PPMA) menyapaikan bahwa GM PPMA dan Komunitas Pemuda Asahan (KOMPAS) memantau kinerja pemerintah daerah Kabupaten Asahan dalam hal ini Bupati Asahan, Kadis PUPR Asahan, Kadis Perkim dan UKPBJ Asahan, sebagai cita-cita besar organisasi kepemudaan sebagai agent of control social dan anti korupsi.

"Berdasarkan hasil kajian GM PPMA dan KOMPAS terkait kinerja Bupati Asahan, Kadis PUPR Asahan, Kadis Perkim dan UKPBJ Asahan yang kami duga telah melakukan persekongkolan terhadap pelaksanaan tender di Kabupaten Asahan yang membuat kami semakin tidak percaya dengan kinerja pemerintah Kabupaten Asahan terkhusus yang saat ini kami anggap lebih mementingkan kepentingan kelembagaan daripada kepentingan rakyat", ungkap Muhammad Syafi'i (Korlap Aksi GM PPMA) dengan nada lantang di depan pintu kantor Dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Asahan.

Syafi'i juga menambahkan, "pada dasarnya seharusnya proses tender mengikuti aturan yang ada yaitu PERKA LKPP No. 9 tahun  2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dan PERKA LKPP No. 12 tahun 2021. Namun apa yang kami pelajari saat ini UKPBJ Asahan melalui Pokja telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan diatas tersebut."

Para pendemo diterima oleh Sekretaris Dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Asahan, Ahmad Nizar Simatupang, S.T. dan mengatakan bahwa Kadis Perkim tidak berada di kantor karena sedang mengikuti rapat di kantor Bupati.

Ahmad Nizar kepada pendemo menambahkan bahwa akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kepala Dinas PERKIM. Ahmad Nizar juga mengakui bahwa tidak tahu menahu terkait masalah yang disampaikan para pendemo karena Ahmad Nizar baru 3 hari berdinas di kantor tersebut menggantikan Sekretaris PERKIM yang lama, Nurhazijah.

Akhirnya para pendemo melanjutkan aksinya di depan pintu masuk kantor Dinas PUPR Asahan.

Dalam aksinya korlap aksi dari KOMPAS  Fahri Budiman Tanjung membaca statement diiringi teriakan para pendemo lainnya meminta agar Kadis PUPR segera keluar dari dalam ruangannya dan menemui para pendemo. Pada kesempatan tersebut Fahri Budiman Tanjung juga membacakan tabulasi tender yang dianggap bermasalah.

"Disini kami mentabulasi tender tender yang kami anggap bermasalah, yaitu sebagai berikut",

 • 1. Pembuatan Saluran Drainase Simpang Pekan Dusun II Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu

 • 2. Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Sei Nadoras Menuju Desa Silau Jawa (No. Ruas 154), Kec. Bandar Pasir Mandoge

• 3. Pembangunan jembatan Golkar Penghubung Jalan Sei Nadoras Menuju Kp. Sabah Desa Sei Kopas (No. Ruas 003) Kec. Bandar Pasir Mandoge.

• 4. Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Manggis Lk. I Kel. Kedai Ledang Kec. Kota Kisaran Timur.

• 5. Peningkatan Jalan Dusun IV Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat.

• 6. Lanjutan Peningkatan Jalan Dengan Hotmix Jalan Dusun I Desa Mekar Sari, Kec. Pulau Rakyat.

• 7. Peningkatan Ruas Jalan Ledong Barat - Aek Bange (No. Ruas 078), Kec. Aek Ledong.

Ketujuh tender proyek di atas telah menyalahi proses upload dengan mempercepat waktu upload dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Sedangkan pihak POKJA meng-upload dokumen penawaran pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB - 20 Agustus 2021 pukul 23.59 WIB. Artinya pihak POKJA mengurangi jadwal upload dokumen penawaran.

Didalam aturan POKJA pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran, kecuali :

a. Keadaan Kahar

b. Terjadi gangguan teknis

c. Perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran.

d. Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.

• 8. Peningkatan Ruas Jalan Desa Sei Nadoras menuju Desa Silau Jawa (No. Ruas 154) Kecamatan Bandar Pasir Mandoge diduga melakukan tindak penyalahgunaan wewenang jabatan, melanggar tugas pokok, melaksanakan tugas tugas secara tertib. PERPRES No. 16 Tahun 2018 beserta aturan perubahannya No. 12 Tahun 2021.

• 9. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Di Desa Suka Damai Barat, Kec. Pulo Bandring.Adanya percepatan masa sanggah yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang seharusnya dilaksanakan 5 (lima) hari kerja.

• 10. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Gedangan Kec. Pulo Bandring.Diduga adanya persekongkolan antara pihak POKJA dan CV. LOPO TENDA karena saudara inisial ZN dan Zulham Efendi memiliki keterikatan hubungan saudara kandung.

Pada kesempatan tersebut, para pendemo diterima oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPR Asahan, Harris Rambe.

Harris Rambe mengatakan bahwa kadis PUPR tidak berada di kantor, karena kadis PUPR sedang mengikuti rapat di kantor bupati.

Ditambahkannya bahwa dia akan menyampaikan aspirasi para pendemo kepada kadis PUPR.

Selanjutnya para pendemo melanjutkan aksinya di depan kantor UKPBJ (Unit Kelompok Pengadaan Barang dan Jasa) Asahan yang berada di dalam lingkungan kantor Bupati Asahan. Namun tidak ada seorangpun yang menerima para pendemo.

Kemudian para pendemo melanjutnya aksinya di depan pintu masuk ruangan kerja Bupati Asahan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Asahan dan juga Sat Pol PP Asahan.

Tidak ada satu orang pejabat yang menerima para pendemo. Namun para pendemo terus melakukan aksinya sambil membacakan statement.

"Menyikapi situasi yang terjadi, kami menilai proses tender yang dilaksanakan oleh POKJA hanya formalitas belaka. Kami menduga sudah disiapkan perusahaan yang akan dimenangkan atau istilahnya sudah ada 'perusahaan pengantin' yang disiapkan, oleh karena itu kami dari Komunitas Pemuda Asahan (KOMPAS) dan Generasi Muda Perkumpulan Masyarakat Asahan (PPMA) menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut",

 ■ 1. Meminta Bupati Asahan untuk mencopot Kepala UKPBJ Asahan beserta para staf yang terlibat persekongkolan perbuatan melawan hukum, karena kami menganggap UKPBJ Asahan diduga menjadi sarang para koruptor proyek.

■ 2. Meminta kepala dinas PUPR untuk membatalkan tender yang melanggar aturan main.

■ 3. Meminta Bupati Asahan mencopot kepala dinas PUPR dan kepala dinas PERKIM jika terbukti ikut terlibat dalam persekongkolan.

■ 4. Meminta Bupati Asahan untuk patuh dan taat terhadap UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan PERKA LKPP No. 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dan PERKA LKPP No. 12 tahun 2021. Edward Banjarnahor 

Asahan
Edward Banjarnahor

Edward Banjarnahor

Previous Article

Kinerja Dr. Kurniadi Sebayang, MSi, Med,...

Next Article

Sekretaris BIN AsBaT: Bupati Harus Ambil...

Related Posts

Peringkat

Profle

Agung widodo verified

Anton atong sugandhi

Anton atong sugandhi verified

Postingan Bulan ini: 4

Postingan Tahun ini: 16

Registered: Nov 25, 2021

Muhammad Rafico Tiyandri

Muhammad Rafico Tiyandri verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 45

Registered: Jul 9, 2020

PASAMAN

PASAMAN

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Nov 8, 2020

PESSEL

PESSEL verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Nov 9, 2020

Profle

Agung widodo verified

Penjelasan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD tentang 7  Raperda Kab. Pangandaran Tahun 2021
Polda Jateng Ungkap Kasus Penipuan Dengan Mudus Gendam di Semarang, Korban Rugi Rp3 Miliar
Pandangan Umum Fraksi Kerja tentang 7 Raperda  Kab. Pangandaran Tahun 2021
Diguyur Hujan Deras, Kapolres Semarang Pimpin Langsung Pengamanan Aksi Demo Buruh

Follow Us

Recommended Posts

Polda Sumut dan Forkopimda Siap Hadapi Pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru
LBH MEDAN: Ada Dugaan 7 Orang DPO di Poldasu dan Jajaran Belum Ditangkap
R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 Disetujui dan Disahkan
Diterima Pimpinan DPRD, Pengurus MPC Pemuda Pancasila Labuhanbatu Unjuk Aksi Minta Junimart Girsang Tokoh Politik PDI P Di Proses
Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Pemkab Asahan Tahun 2021